Momentum HMN, Partai Mahasiswa Dorong Pemerintah Wujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

JAKARTA - Tepat pada hari ini, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Maritim Nasional (HMN) ke 58. Kali ini pemerintah mengusung tema, "Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Partai Mahasiswa Indonesia (PMI), dalam keterangan tertulisnya menyampaikan agar pemerintah serius dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Mengingat negara ini 70 persennya adalah wilayah laut, tentu saja gagasan itu adalah sebuah keniscayaan. Apabila diterjemahkan serius dengan program-program yang mendukung ke arah sana, " ungkap Eko Pratama Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia. Jumat, (23/9/2022).

Baca juga: Ilham Bintang: Pers Jangan Duduk Manis di Tengah Kegaduhan Politik

Akan tetapi, gagasan yang sempat dibahas hangat saat Pilpres 2014 lalu, belum menjadi tumpuan perhatian pemerintah. "Singkatnya begini, potensi setiap tahun dari dunia maritim yang ada di Indonesia itu kurang lebih 1700 triliun, yang baru dikelola hanya 10 persennya saja. Itupun masih produk-produk yang masih mentah. Kita belum mengolahnya menjadi produk jadi. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh dunia maritim di Indonesia, yang seyoiyanya sangat bisa menaikkan taraf hidup masyarakat persisir, " jelas Eko.

"Kita masih melihat masalah-masalah mendasar, contohnya seperti illegal fishing, persoalan penggelapan Solar subsidi, lambannya pengembangan Sentra Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kita jumpai di masyarakat. Persoalan ini tentu saja sangat menghambat kesejahteraan nelayan kita, jangankan sejahtera, cukup saja belum tentu, " sambung Eko.

Baca juga: Gus Muhaimin Sebut Tiga Kunci Wujudkan Indonesia Maju

Untuk itu, "Kami sangat berharap pemerintahan Presiden Jokowi, dalam sisa masa jabatan yang ada dapat menuntaskan persoalan-persoalan mendasar dalam dunia maritim semacam ini, agar potensi-potensi dunia maritim kita dapat benar-benar dimaksimalkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk pengusaha besar, atau asing, " tutup Eko. (rilis).